**Asuransi Kesehatan Yang Berwawasan Kebangsaaan - ASURANSI KESEHATAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN** **Oleh :** **DIDIK SINGGIH HADI, SE, MSi** **Abstrak** Kalkulasi yang dipergunakan dalam mengemban visi BPJS adalah kalkulasi yang berwawasan kebangsaan tidak hanya semata mata kalkulasi untung rugi sebagaimana kalkulasi perusahaan komersial. Pada perusahaan asuransi kesehatan seseorang yang sudah positif mengindap penyakit akan ditolak keikut sertaannya menjadi nasabah, namun untuk BPJS semua Warga Negara Indonesia dipersilahkan untuk menjadi peserta BPJS dengan iuran yang berbeda. Indonesia memerlukan waktu yang tidak sebentaruntuk melahirkan apa yang disebut sebagai sistem jaminan sosial nasional. Landasan konstitusi dalam bentuk Undang-Undang, harus ditunggu selama Lima Puluh Sembilan tahun, setelah Indonesia merdeka. Tepatnya, tahun 2004, saat disahkannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Wawasan Kebangsaan yang diemban oleh BPJS adalah menerima keanggotaan dari rakyat Indonesia dengan tanpa memandang latar belakang kesehatan yang dimiliki. **Kata Kunci** : Wawasan Kebangsaan, Asuransi Kesehatan, BPJS I. PENDAHULUAN Asuransi merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang berorientasi mendapatkan keuntungan. Kalkulasi usahanya adalah untuk atau rugi. Apabila untung usahanya bermitra dengan pihak laindilanjutkan namun apabila rugi usahanya dihentikan. Hal inimerupakan kewajaran bagi usaha komersial dalam bidang apapun. Namun ada sesuatu yang unik yang dilaksanakan di Indonesia. Asuransi kesehatan yang dilaksanakan di Indonesia yang ditangani Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mempunyai orientasi yang unik yang ada di Indonesia. Di Negara lain di dunia ini belum tentu ada asuransi yang mempunyai orientasi seperti BPJS. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuanJaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek berobah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari2014. Wawasan Kebangsaan yang seperti apa yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia yang unik itu? Pertanyaan ini terjawab pada Prinsip Penyelenggaraan BPJS yaitu : 1. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. 2. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta. 4. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas. Dari Prinsip Penyelenggaraan BPJS poin a hingga poin f yang menjadi ciri kas wawasan kebangsaan adalah Prinsip Penyelenggaraan poin a dan poin d.Prinsip Penyelenggaraan poin a dan poin d tidak akan pernah dilaksanakan oleh lembaga Asuransi yang lain. II. PEMBAHASAN a. Sejarah singkat Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional. Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Dengan dasar penyelenggaraan * UUD 1945 * UU No. 23/1992 tentang Kesehatan * UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) * Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005 Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama **Jamsostek** mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostekmemberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. b. Wawasan Kebangsaan Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia adalah merupakan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembagan dan berbagai bentuk implementasinya. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik “devide et impera”. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia”. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. c. Asurani yang berwawasan kebangsaan Indonesia memerlukan waktu yang tidak sebentaruntuk melahirkan apa yang disebut sebagai sistem jaminan sosial nasional. Landasan konstitusi dalam bentuk Undang-Undang, harus ditunggu selama Lima Puluh Sembilan tahun, setelah Indonesia merdeka. Tepatnya, tahun 2004, saat disahkannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Perlindungan Sosial atau terkadang disebut sebagai jaminan sosial (social security) adalah seperangkat sistem, kebijakan dan program dalam rangka membantu individu dan masyarakat mengelola resiko serta melindungi mereka dari kemiskinan dan destitution (World Bank, 2012). Instrumen yang digunakan biasanya dalam upaya meningkatkan ketahanan (resilience), kepemilikan (equity) dan kesempatan (opportunity). Secara umum, perlindungan sosial terbagi dalam 4 skema. Pertama, Jaring pengaman sosial (Social safety nets) dalam bentuk bantuan langsung. Contohnya di Indonesia adalah cash transfer (Bantuan tetap bersyarat Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Siswa Miskin/BSM dll), School feeding, dan bantuan pangan (targeted food assistance: Beras miskin alias Raskin). Kedua, Asuransi sosial (Social Insurance). Mengapa disebut asuransi? Karena syarat kepesertaannya biasanya melalui pembayaran premi. Contohnya, jaminan pensiun atau tunjangan hari tua (old age security), jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, Jaminan Kesehatan, tunjangan penyandang disabilitas, tunjangan/ asuransi PHK atau pengangguran (unemployment insurance). Di Indonesia, skema jaminan sosial ini beberapa diantaranya ditangani dan dikelola secara parsial oleh Jamsostek, Askes, Taspen, Asabri, atau Yankes dan akan mengalami transformasi kelembagaan dan pengelolaan seiring dengan terbentuknya BPJS. Asuransi kesehatan seperti apa yang dikemas Pemerintah Indonesia yang berwawasan Kebangsaan itu ? Ada dua jawaban yang mendasari diselelenggarakan BPJS yang merupakan Prinsip Penyelenggaraan BPJS yaitu : * Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang. * Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. Sebagai pembanding dengan Indonesia adalah Amerika Serikat. AS belum mampu menjalankan jaminan kesehatan menyeluruh seperti yang kita punyai yaitu BPJS Kesehatan. Ketika pemerintahan Obama membuat undang-undang kesehatan, kontranya keras sekali, bahkan membuat pemerintahan tidak stabil. Selama ini, hanya orang berduit yang bisa dapatkan jaminan kesehatan dari sejumlah perusahaan swasta. Lebih komersial. Sedang pemerintah tidak punya program jaminan. BPJS adalah Perusahaan Asuransi BUMN, BUMN merupakan perusahaan Negara. Negara mempunyai kewajiban penuh terhadap rakyatnya.Sebagaimana termaktup dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggalan kalimat dari alenia ke empat ..............untuk memajukan kesejahteraan umum ....... inilah yang diemban oleh BPJS agar rakyat Indonesia ada kemudahan berobat di saat sakit. Kalkulasi yang dipergunakan dalam mengemban visi BPJS adalah kalkulasi yang berwawasan kebangsaan tidak hanya semata mata kalkulasi untung rugi sebagaimana kalkulasi perusahaan komersial. Pada perusahaan asuransi kesehatan seseorang yang sudah positif mengindap penyakit akan ditolak keikut sertaannya menjadi nasabah, namun untuk BPJS semua Warga Negara Indonesia dipersilahkan untuk menjadi peserta BPJS dengan iuran yang berbeda. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 19.225. Adapun Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Adapun Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain di atas yang dibayarkan mulai 1 Januari 2014 30 Juni 2015 adalah 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh peserta. Namun, mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 1 persen oleh peserta. "Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan," bunyi Pasal 16C Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 itu dalam situs resmi Setkab. Adapun Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja terdiri atas Rp 25.500 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di Kelas III, Rp 42.5000 untuk ruang perawatan Kelas II dan Rp 59.500 untuk ruang perawatan Kelas I. Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. "Besaran Iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden," tegas Pasal 16I Perpres ini. III. KESIMPULAN Kewajaran dari pelaksanaan suatu usaha komersial adalah adanya kalkulasi untung rugi. Apabila dalam kalkulasi menguntungkan maka usaha akan dijalankan, namun apabila merugikan maka usaha akan dihentikan. BPJS merupakan bentuk Badan usaha komersial namun memiliki visi mengemban amanah Undang Undang Nomor .40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. BPJS Kesehatan berkonsentrasi pada bidang kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan disamping berkonsentrasi melakukan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) juga melakukan program Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya Inilah ciri khas Asuransi Keshatan BPJS di Indonesia yang akan sulit ditemui atau diselenggarakan oleh dunia usaha manapun di dunia ini. Bahkan di negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat Sekalipun. ------------------------------------------------- REFERENSI * Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan * Undang Undang Nomor : .40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional * http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan * http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan * http://fikrismkn1cjr.blogspot.com/2013/04/pengertian-wawasan-kebangsaan_16.html * http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/04/wawasan-kebangsaan-indonesia.html * http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content_file/21082013_WARTA%20JAMS%20EDISI%202.pdf * http://birokrasi.kompasiana.com/2014/04/01/program-bpjs-kalahkan-jaminan-kesehatan-milik-amerika-643725.html --------------------------------- Sumber dari Badan Diklat Provinsi Jateng