**LHKPN MERUPAKAN PELAJARAN AWAL MENANGKAL KORUPSI** **Oleh :** **DIDIK SINGGIH HADI, SE, Msi** **Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah** **Abstrak** Tulisan tentang LHKPN Merupakan Pelajaran Awal Menangkal Korupsi disarikan dari Modul Training of Trainers LHKPN yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKPN merupakan laporan yang wajib diisi oleh Penyelenggara Negara yang masuk dalam kreteria wajib Lapor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lainnya yang secara eksplisit menyebut Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN. Formulir LHKPN ada dua macam yaitu LHKPN Model KPK-A yang harus diisi oleh wajib LHKPN untuk pertama kalinya dan sekali-kalinya, yang kedua adalah LHKPN Model KPK-B yang harus diisi oleh Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dalam kreteria setiap dua tahun sekali atau menduduki jabatan yang lain atau diminta oleh KPK sewaktu waktu : **Kata Kunci** : LHKPN, Wajib, Penyelenggara Negara **I. PENDAHULUAN** Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKPN harus dibuat oleh Penyelenggara Negara yang berada dalam wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang melaporkan hartanya dalam LHKPN disebut Penyelenggara Negara. Siapakah Penyelenggara Negara itu? Pelaku Penyelenggara Negara itu disebut secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Surat Edaran MENPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaku dari Penyelenggara Negara menurut UU 28/1999 dan SE Menpan Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 masih perlu dijabarkan lagi dalam tindakan konkrit oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN sebagaimana diamanahkan dalam Surat Edaran MENPAN Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN ada dua jenis yaitu LHKPN Model KPK-A dan LHKPN Model KPK-B. LHKPN Model KPK-A diisi pertama kali dan hanya sekali oleh Penyelenggara Negara. Sedang LHKPN Model KPK-B diisi oleh Penyelenggara Negara tiga kreteria yaitu setiap dua tahun sekali atau ketika Penyelenggara Negara mendapat promosi atau mutasi jabatan. Dan yang terakhir adalah sewaktu-waktu apabila diminta oleh KPK Pelajaran pertama apa yang akan didapat dalam menangkal korupsi dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKPN? Jawabannya ada dalam uraian dibawah ini. **II. PEMBAHASAN** Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sejak tahun 1999. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan penanganan LHKPN dilakukan oleh KPK yaitu dengan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dasar ketentuan LHKPN adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Klasifikasi Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2, meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Pasal 2 ayat 7 yang disebut dengan Pejabat Negara adalah seperti yang diamanahkan dalam Undang Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pasal 11 ayat 1 yaitu : 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; 8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 9. Gubernur dan Wakil Gubernur; 10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan 11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Penyelenggara Negara mengalami perluasan definisi tidak hanya sebatas UU 28/1999 dan UU 43/1999 namun ada tindak lanjut sebagaimana diamanahkan dalamSurat Edaran MENPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaku dari Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN adalah : 1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; 2. Kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan; 3. Pemeriksa Bea dan Cukai; 4. Pemeriksa Pajak; 5. Auditor; 6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan; 7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan 8. Pejabat Pembuat Regulasi. Dengan bergaungnya upaya pemberantasan korupsi Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN masih perlu ditambah lagi sebagaimana diamanahkan dalam Surat Edaran MENPAN Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Surat Edaran ini berisi untuk menindaklanjuti dari DIKTUM PERTAMA dan KEDUA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Pimpinan Instansi diharapkan untuk: 1) Mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib LHKPN; 2) Menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN; 3) Menugaskaan unit pengawasan untuk memonitor penyampaian LHKPN. Dengan adanya Surat Edaran MENPAN Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik upaya percepatan pemberantasan korupsi dengan mewajibkan pejabat eselon IV ke atas menjadi Penyelenggara Negara wajib LHKPN. Namun upaya ini perlu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur yang menjadi landasan hukum wajib LHKPN untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya mempercepat Pemberantasan Korupsi ini merupakan Pelajaran awal bagi pejabat eselon IV ke atas untuk melaporkan harta kekayaannya paling lambat tanggal 30 Oktober 2014 harus terkumpul di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain ada Kewajiban Penyelenggara Negara terkait Harta Kekayaan untuk : * “Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat” Pasal 5 Ayat (2) * “Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat” ◦ Pasal 5 Ayat (3) Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanahkan Kewenangan KPK dalam menangani LHKPN tertuang dalam Pasal 13 Huruf a: “Dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)” Bagaimana Proses LHKPN? Kegiatan penanganan LHKPN dapat dilihat pada alur proses sebagai berikut: 1. Pendataan Wajib LHKPN, merupakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi PN yang berkewajiban melaporkan kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penerimaan LHKPN, adalah kegiatan pencatatan dengan mengagendakan dan memberikan tanda terima kepada PN atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Pemberian tanda terima akan diberikan langsung kepada PN atau yang mewakili apabila penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung baik di kantor KPK atau instansi, atau dikirimkan melalui pos apabila penyampaian LHKPN dilakukan tidak langsung. 3. Verifikasi LHKPN, adalah kegiatan meneliti kebenaran pengisian formulir, kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh PN sesuai petunjuk yang ditetapkan KPK. Dalam hal terdapat ketidaktepatan pengisian formulir atau ketidaklengkapan dokumen pendukung, KPK akan memberitahukan kepada Penyelenggara Negara atau yang mewakili baik secara langsung pada saat penerimaan atau melalui surat permintaan resmi. 5. Pengolahan Data LHKPN, ke dalam sistem informasi KPK adalah mengolah data LHKPN ke dalam format tertentu yang dirancang oleh KPK, guna mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pengumuman maupun untuk keperluan pemeriksaan. 6. Pengumuman LHKPN, dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan oleh KPK. Pengumuman dilakukan di papan pengumuman pada instansi dimana PN bersangkutan bekerja selama satu bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman diterima. Formulir LHKPN terdiri dari dua jenis, yaitu: a) Formulir LHKPN Model KPK-A, formulir ini diisi oleh Penyelenggara Negara untuk yang pertama kali mengisi LHKPN; b) Formulir LHKPN Model KPK-B, formulir ini diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah mengisi Formulir LHKPN sebelumnya dan apabila: 1) Mengalami perubahan jabatan (mutasi, promosi atau pensiun); 2) Dua tahun dalam jabatan yang sama sejak tanggal pelaporan sebelumnya; 3) Sewaktu-waktu atas permintaan KPK. Formulir LHKPN tersedia dalam bentuk hardcopy dan softcopy (file excel). Keduanya dapat diperoleh dengan cara: 1. Meminta langsung ke KPK berupa formulir cetak atau CD; 2. Mengunduh pada website KPK www.kpk.go.id; 3. Memperbanyak dengan memfotokopi sesuai kebutuhan. Formulir LHKPN yang digunakan tidak harus berupa formulir cetak asli, oleh karena itu setiap instansi ataupun Penyelenggara Negara dapat memperbanyak sesuai dengan kebutuhan **III. PENUTUP** Pelajaran yang didapat dari kewajiban Penyelenggara Negara menjadi wajib LHKPN adalah seperti yang tercantum dalam latar belakang diadakannya LHKPN yaitu : 1. Penanaman sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab; 2. Pembangkitan rasa takut untuk berbuat korupsi; 3. Pendeteksian konflik kepentingan antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi; 4. Penyediaan sarana kontrol masyarakat; 5. Penguji Integritas para Calon Penyelenggara Negara maupun Penyelenggara Negara. Pada saat ini semua Pejabat Struktural Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sedangmembuat membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK-A karena sebagian besar beliau ini baru pertama kali membuat LHKPN. Pengisian LHKPN dibuat sedemikian mudah oleh KPK untuk dikerjakan sendiri, Namun apabila ada yang merasa perlu pendampingan untuk mengisinya, Badan Diklat membuka pintu pendampingan dengan menugaskan Widyaiswara yang telah mengikuti TOT LHKPN di KPK. Pendampingan tidak dipungut biaya. Bahkan untuk SKPD lainnya di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan inspirasi dari KPK bahwa untuk pengisian LHKPN Instansi yang mengundang tidak dibebani biaya apapun. ---------------------------------------------------------------- **REFERENSI** ..................., Undang Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ...................., Undang Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ..................., Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ..................., Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ..................., Surat Edaran MENPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. ..................., Surat Edaran MENPAN Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara https://binabkdgunungkidul.files.wordpress.com/2013/09/modul-tot-lhkpn.pdf ----------------------------------- Sumber dari Badan Diklat Provinsi Jateng