PERANAN PENETAPAN ISU AKTUAL SUBTANSI LEMBAGA UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS PROYEK PERUBAHAN
oleh :
Drs. S. Jaka Purnama, Apt, MKes
ABSTRAK
Peranan pemilihan isu aktual subtansi lembaga yang tepat sangat menentukan kualitas proyek perubahan yang akan diimplementasikan. Apabila pemilihan isu kurang “mengginggit” maka proyek perubahan yang diwujudkan pasti juga kurang spektakuler. Pada artikel ini akan dibahas mengenai arti dan makna isu, pentingnya isu aktual bagi seorang pimpinan, sumber isu, bagaimana cara menggali, mengidentifikasi, dan seturusnya sampai menggunakan isu tersebut dalam proses aktualisasi proyek perubahan.
Isu aktual subtansi lembaga yang akan dipilih harus memenuhi persyaratan yaitu Aktual (Up to date), Problematik, Kekalayakan yang tinggi dan layak atau pantas untuk dipilih
Kata Kunci : Isu Aktual, Proyek Perubahan.
A. Latar Belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah terjadi perubahan-perubahan yang besar. Perubahan ini bermula dari krisis moneter yang kemudian meluas menjadi krisis multi dimensional. Tuntutan perubahan juga telah bergesernya peran pemerintah dari perilaku utama menjadi hanya memfasilitasi. Berarti peran pemerintah lebih mengarah untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman serta menekankan pada upaya menciptakan iklim bagi berkembanganya kegiatan di masyarakat dan dunia usaha dengan menyediakan kemudahan. Sejalan dengan hal tersebut, maka membutuhkan manajemen pemerintah yang efektif, pengelolaan yang amanah dan kemitraan yang harmonis antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Setiap aparatur pemerintah perlu memehami isu yang berkembang serta mengenali permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai perubahan dan dinamika yang ada. Hal ini diperlukan karena peran pokok aparatur pemerintah adalah menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan yang memerlukan landasan yang jelas, cepat, sesuai dengan dinamika yang ada.
Tentunya hanya sumber daya manusia yang berkualitaslah yang dapat memahami betul isu-isu yang ada dimasyarakat dan berkompetetif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menghasilkan konsep pembangunan yang bermanfaat. Oleh sebab itu sebagai aparatur pemerintah ditantang untuk bekerja lebih berkualitas.
Untuk itu dibutuhkan sosok PNS sebagai pimpinan yang memiliki kompetensi, pengetahuan, sikap dan perilaku patut dan memadai, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, memiliki wawasan yang luas, peka dan dapat menangkap persoalan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat struktural antara lain memiliki kemampuan sebagai pengelola program/kegiatan dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan isu-isu yang berkembang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya termasuk dibidang pelayanan publik.
B. Pengertian Isu Aktual
1. Arti isu
Secara sederhana isu diartikan sebagai sebuah persoalan, atau isu dapat juga dikatakan sebagai sebuah masalah, sesuatu yang sedang menjadi perhatian, yang terlintas kabar, desas desus atau banyak lagi peristilahan lain. Isu berarti sebuah pokok persoalan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1997, isu adalah “masalah yang dikedepankan”.
Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1993, isu adalah:
a. Masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi;
b. Kabar angin yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenaranya;
c. Kabar, desas desus
2. Arti Aktual
Dalam prakteknya aktual memiliki beberapa makna antara lain;benar terjadi atau akan terjadi, sedang menjadi perhatian orang banyak dan merupakan berita hangat.
Mengacau pada makna-makana aktual tadi, maka isu aktual berarti’masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi atau akan terjadi(yang bisa dipertanggung jawabkan)dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak’.
C. Kriteria Dan Area Isu
Dalam pembelajaran isu actual subtansi lembaga ini, tidak semua isu dapat dikategorikan sebagai isu aktual. Isu aktual yang akan dibahas adalah isu yang memenuhi kriteri sebagai berikut :
Ada tiga kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam memilih isu penting yaitu :
Pertama : aktual (terjadi/akan terjadi)
Isu yang sedang atau dalam proses kejadian, sedang hangat dibicarakan dikalanagan masyarakat, atau isu yang diperkirakan bakal terjadi dalam waktu dekat. Jadi bukan isu yang lepas dari perhatian masyarakat atau isu yang suddah basi.
Kedua : Kekhalayakan
Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat pelanggan pada umumnya, dan bukan hanya untu kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang tertentu saja.
Ketiga : Problematik
Isu yang menyimpang dari harapan,standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahaan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya.
Keempat : Kelayakan
Isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenag dan tanggungjawab.
D. Rumusan Narasi Isu
Untuk menetapkan suatu isu menjadi isu yang dapat ditindak lanjuti dalam bentuk kegiatan, maka narasi/pernyataan isu harus jelas. Kejelasan isu tersebut ditandai dengan adanya minimal unsure subjek dan keterangan. Subjek menandakan ada pelaku dari isu tersebut, sedangkan keterangan menunjukkan kondisi atau keadaan dari isu tersebut.
Contoh Isu:
1. Belum optimalnya pelayanan umum pada kecamatan X
Ket: Subjeknya adalah aparatur kecamatan X, sedangkan keterangan adalah belum optimalnya pelayanan
2. Motivasi pegawai masih rendah
Ket: Subjeknya adalah pegawai, sedangkan keterangan adalah motivasi yang rendah.
E. RUANG LINGKUP (SCOPING) PERUBAHAN UNIT ORGANISASI ESELON IV
Unit organisasi eselon IV tentu berbeda dengan unit organisasi eselon I, II, dan III. Masing-masing unit organisasi ini memiliki ruang lingkup dan jurisdiksi sendiri. Pada ruang lingkup dan jurisdiksi itulah, peserta Diklatpim Tk. IV melakukan diagnostic reading untuk menemukan area yang perlu mendapatkan perubahan. Ruang lingkup untuk melakukan perubahan ini adalah unit organisasi IV. Apabila peserta Diklatnya belum menduduki jabatan struktural eselon IV, maka calon pejabat struktural eselon IV tersebut perlu ”meminjam” unit organisasi eselon IV sebagai tempat, fieldatau arena dalam melakukan perubahan. Penjelasan berikut ini mengasumsikan bahwa ruang lingkup perubahan peserta Diklatpim Tk. IVadalah unit organisasi eselon IV.
Secara umum, dalam instansi pemerintah khususnyapemerintah pusat terdapat pejabat struktural eselon I yang memimpin lembaga setingkat eselon I seperti Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Deputi dan Sekretaris Utama. Di bawah eselon I ini, terdapat eselon II yang memimpin lembaga setingkat eselon II seperti Direktorat, Biro dan Pusat. Begitupula, dibawah eselon II, terdapat unit organisasi eselon III seperti Bagian, Bidang dan Sub Direktorat. Selanjutnya, di bawah eselon III, terdapat eselon IV yang memimpin unit organisasi setingkat eselon IV seperti Sub Bidang, Sub Bagian dan Seksi.Di samping itu, untuk beberapa instansi tertentu, juga terdapat terdapat eselon V yang memimpin unit organisasi eselon V. Unit-unit organisasi ini merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Dengan dipimpin oleh pejabat struktural eselon I, pejabat struktural eselon II, III, IV dan V dituntut bekerja secara sistematis dan sinergis agar kinerja instansi yang dipimpinnya berkontribusi signifikan terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi unit eselon I tersebut.
Di tingkat pemerintah daerah, juga terdapat eselon I yang dijabat oleh Sekretaris Provinsi, sedangkan eselon II dijabat oleh kepala biro, asisten, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping itu, juga terdapat pejabat struktural eselon III dan IV. Sebagai sebuah negara kesatuan, maka pejabat struktural di daerah adalah pelaksana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, disamping juga melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Ruang lingkup dan jurisdiksi masing-masing pejabat struktural eselon IV tentu sudah diatur dan ditetapkan dalam kelembagaan masing-masing instansi. Ada unit organisasi eselon IV yang menjalan fungsi lini organisasi, dan tentu ada juga yang menangani fungsi perbantuan. Dalam kelembagaan tersebut, tugas pokok dan fungsi juga telah diuraikan, sehingga area dimana pejabat struktural IV dapat melakukan perubahan tentunya juga sudah jelas, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jursidiksinya. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pejabat struktural eselon IV memiliki otoritas untuk melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi eselon IV yang dipimpinnya.
Meskipun demikian, pejabat struktural eselon IVperlu memahami bahwa unit eselon IV yang dipimpinnya tidak terlepas dari unit eselon I, II dan III di atasnya, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pejabat struktural eselon I sebagai top leader bertanggungjawab dalam menangani visi atau arah kebijakan unit eselon I tersebut. Eselon dua bertugas untuk menjabar visi tersebut ke dalam misi yang tepat. Sedangkan eselon III berperan dalam menjabar visi dan misi organisasi ke dalam program program nyata organisasi. Adapun pejabat struktural eselon IV bertanggungjawab dalam memimpin pelaksanaan kegiatan organisasi. Masing-masing pejabat struktural ini dituntut untuk bekerja secara sinergis untuk menghasilkan kinerja yang fokus untuk membawa organisasi unit eselon I kepada visi organisasi yang telah ditetapkan.
Meskipun unit organisasi eselon IV tidak dapat dipisahkan dari unit eselon III, namun unit organisasi eselon IV ini merupakan suatu unit organisasi yang memiliki entitas sendiri. Artinya, unit eselon IV memiliki input untuk menghasilkan pengelolaan kegiatan yang tepat, memiliki proses transformasi/business proses untuk menghasilkan pengelolaan kegiatan yang tepat yang merupakan outputnya. Bahkan, unit organisasi eselon IV memiliki lingkungan tersendiri yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi eselon IV tersebut.
Unsur-unsur Input, transformation process, output dan lingkungan dapat menjadi ruang lingkup bagi peserta Diklatpim Tingkat IV untuk melakukan perubahan. Unsur-unsur tersebut dapat diubah agar unit organisasi eselon IV dapat menghasilkan pengelolaan kegiatan yang efektif untuk mewujudkan visi unit eselon I.
F. Sumber Isu
Sumber-sumber yang dapat diambil untuk menggali isu aktual cukup banyak dan luas, hal ini tentunya perlu kita batasi ruang lingkupnya sesuai dengan pembelajaran Diklatpim Tingkat IV yaitu isu yang berkaitan pada konteks proses aktulasasi
Sumber isu dapat digali dari:
1. Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)
Hal ini diambil dari ceramah yang diberikan oleh narasumber dari instansi/lembaga penyelenggara diklat. Tentunya peserta harus memahami keterkaitan kebijakan instansinya dan kegiatan-kegiatan operasional substansi dengan berbagai permasalahan isu actual yang terjadi.
2. Lainnya
Sumber isu lainnya dapat diambil dari materi pembelajaran (Kajian Sikap dan Perilaku, Kajian Manajemen Publik dan Kajian Pembangunan) serta dari Media Masa, para Profesional/Pakar dan lainnya.
G. Identifikasi Isu
Dalam proses analisa pada umumnya kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan adalah identifikasi. Kegiatan identifikasi ini dapat dilakukan melalui beberapa teknik antara lain: curah pendapat, nominal group, diskusi kelompok dan lain sebagainya yang intinya menggali isu-isu.
H. Pemilihan Isu
Untuk memilih isu aktual dilakukan dengan urutan prioritas dengan cara pemberian bobot sesuai dengan kriteria pada setiap isu yang ada. Penilaian bobot tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pemilihan prioritas seperti USG, CBA, Tapisan, dan lain sebagainya.
I. Tindak Lanjut
Melalui penguasan terhadap cara menggali, mengidentifikasi dan memilih isu actual yang diperoleh pada pembelajaran sebelumnya, maka peserta dapat menetapkan isu actual untuk berbagai kegiatan. Isu aktual ini kemudian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pengolahan kegiatan dalam memecahkan permasalahan pada isu tersebut. Tentu saja dalam mempertajam dalam penyusunan proyek perubahan perlu alat analisis.Adapun Model-model analisis tersebut antara lain adalah
1. Force Field Analysis (1951)
2. Leavitt’s Model (1965)
3. Likert System Analysis (1967)
4. Open Systems Theory (1966)
5. Weisbord’s Six-Box Model (1976)
6. Congruence Model for Organization Analysis (1977)
7. McKinsey 7S Framework (1981-82)
8. Tichy’s Technical Political Cultural (TPC) Framework (1983)
9. High-Performance Programming (1984)
10. Diagnosing Individual and Group Behavior (1987)
11. Burke-Litwin Model of Organizational Performance & Change (1992)
12. Falletta’s Organizational Intelligence Model (2008)
J. Penutup
Pendekatan andragogi atau pendidikan bagi orang dewasa mensyaratkan terjadinya partisipasi belajar aktif. Indikator belajar bagi orang dewasa adalah tingginya keterlibatan peserta pelatihan, belajar berorientasi pada pengalaman yang telah dimiliki dan tumbuhnya prakarsa peserta.
Dalam mempelajari modul isu aktual sesuai dengan subtansi lembaga untuk DIklatpim Tingkat IV, dibutuhkan berbagai kegiatan peserta baik secara perorangan maupun kelompok. Materi dalam modul ini, yang berkisar tentang teknik-teknik mengenaim isu,sampai pemilihan isu. Adapaun materi yang terkait dengan substansi isu seperti pengembangan organisasi, pengembangan SDM, dan bidang pelayanan, hanya dibahas sebatas contoh-contoh isu saja.
-----------------------
DAFTAR PUSTAKA
Echols, John M dan Hasan Shadily (1975), Kamus Inggris Indonesia, Jakarta PT Gramedia
Lembaga Administrasi Negara RI (2008), Isu Aktual Sesuai Tema, Modul Diklat PIM IV, Jakarta
……… (1993) Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta
……… (1997) Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta
====000ooo000====
Sumber dari Badan Diklat Provinsi Jateng